Moeldoko Jelaskan Maksud Jokowi Soal Presiden Memihak & Kampanye

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye.
Moeldoko menjelaskan jabatan persiden disumpah dan berkewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan seadil-adilnya. Namun presiden juga figur yang memiliki jabatan politik, sehingga hak-hak politik melekat pada dirinya.
“Di sana (undang-undang) presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye,” kata Moeldoko, dalam video keterangan, Jumat (26/1/2024).
Adapun, lanjut Moeldoko, Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki dasar hukum, sehingga seharusnya pernyataan Jokowi ditanggapi dengan asas hukum.
“Jadi jangan kemana-mana orientasi standard-nya hukum, jangan diukur standar perasaan nggak ketemu. Oh rasanya nggak cocok dan seterusnya, jangan rasanya. kita ini negara hukum patokannya ya hukum,” kata Moeldoko.
“Di dalam hukum https://38.180.14.226/ tadi clear disebutkan Undang-Undang Pemilu clear sepanjang tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali pengamanan masih ada, tapi juga disebutkan tetap menjalankan kewajiban pejabat publik dengan penuh rasa tanggung jawab dan sebaik-baiknya,” sambung Mantan Panglima TNI ini.
Sehingga menurutnya, pejabat yang menjalankan kampanye seharusnya dalam kondisi cuti. Kemudian setelah cutinya selesai kembali menjalankan tugas yang diamanatkan dengan seadil-adilnya.
“Jadi mari kita lihat konteks presiden sampaikan kemarin adalah dalam konteks memberikan pembelajaran berdemokrasi. Ikuti undang-undang, jangan keluar dari undang-undang,” kata Moeldoko.
Selain itu Moeldoko juga menjelaskan konteks pernyataan presiden beberapa hari lalu itu merupakan tidak berkaitan dengan keputusan dirinya akan memihak atau berkampanye, melainkan menjawab situasi yang berkembang saat ini.
“Sekaligus memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa jangan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, kan Undang-Undang yang kita pegang, standar perangkat kita dari Undang-Undang jangan dari perasaan, jangan dari asumsi, jangan dari macem-macem,” jelas Moeldoko.
Pernyataan Jokowi Memihak dan Kampanye
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Namun, menurut Jokowi hal itu dilakukan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi menilai presiden hingga menteri merupakan pejabat politik sehingga boleh berkampanye.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh,” katanya.