Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro besok, Selasa (14/3/2023).
Pemanggilan klarifikasi ini untuk menelisik harta kekayaan Wahono yang ada di LHKPN serta keterlibatan istrinya dalam kasus harta jumbo Rafael Alun Trisambodo (RAT).
“Informasi yang kami peroleh, benar besok (14/3), diagendakan klarifikasi WS pegawai Kemenkeu,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (13/3/2023).
Ali Fikri berujar, pemanggilan tersebut akan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK. Permintaan klarifikasi terhadap Wahono akan dilaksanakan oleh tim LHKPN Kedeputian Pencegahan.
“Klarifikasi ini dilakukan oleh tim LHKPN kedeputian pencegahan KPK setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap data LHKPN yang sudah dilaporkan yang bersangkutan ke KPK,” kata Ali.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan Wahono, dipanggil karena istrinya terlibat dalam kepemilikan saham perusahaan yang dipegang istri mantan pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT).
Adapun proses penanganan kasus Rafael di KPK telah naik ke tahap penyelidikan dari sebelumnya hanya tahap klarifikasi. KPK menyelidik dugaan tindak pidana korupsi oleh RAT apakah dalam bentuk gratifikasi ataupun suap, serta tindak pidana pencucian uang, setelah harta jumbonya tercatat di LHKPN sebesar Rp 56,1 triliun.
“Dia (Wahono) diundang klarifikasi, karena terkait dua perusahaan bersama istri RAT,” ujar Pahala.
Selain Wahono, pekan ini Tim LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK akan memanggil Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Rencananya, ia dipanggil pada Kamis untuk dimintai keterangan terkait hartanya yang viral di media sosial.
Andhi Pramono diundang klarifikasi setelah kepemilikan rumah mewahnya viral bersamaan dengan foto-foto gaya hidup mewahnya di media sosial. Rumah mewah milik pria berharta Rp 13,7 miliar itu berlokasi di kawasan Cibubur.
“Karena foto rumahnya yang aduhai itu plus ada yang pakaiannya yang apa tuh, enggak tau saya mereknya apa. Tapi ya karena itu saya mau nanya juga sambil cek juga benar enggak yang dilaporin itu hartanya,” ujar Pahala.
Pahala memastikan tim pemeriksa telah menyiapkan seluruh bukti dan rekam jejak dari dua pejabat di Kementerian Keuangan itu. Seluruh data dan rekam jejak ini turut dipadukan dengan hasil pengaduan masyarakat dan peninjauan langsung ke lokasi.
“Kita sudah tahu dia sejarahnya dari mana saja, dari dia masuk PNS ke mana saja, kita sudah tahu, kita sudah tahu juga LHKPN nya, perkembangannya kayak apa dari tahun ke tahun,” tutur Pahala.
Pahala enggan menyimpulkan adanya dugaan gratifikasi yang diterima kedua pejabat negara itu. Ia memastikan, seluruh proses klarifikasi yang dilaksanakan pekan ini akan menjadi bahan analisis KPK untuk menentukan kewajaran sumber pendapatan mereka.